Jakarta, 8 Juli 2025 — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan apresiasi atas perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam rapat koordinasi nasional yang digelar secara virtual melalui platform Zoom Meeting, jajaran Kemendagri menilai bahwa NTB berhasil menunjukkan performa positif terutama dalam aspek pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. H. Safruddin, mengungkapkan bahwa NTB mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,57 persen, melampaui rata-rata nasional. Kontribusi terbesar datang dari sektor pertanian, yang tercatat tumbuh lebih dari 10 persen.
"Kami mencatat NTB menjadi salah satu daerah dengan ketahanan ekonomi yang stabil, terutama berkat dukungan dari sektor pertanian dan peternakan yang sangat kuat. Ini membuktikan bahwa pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal sangat efektif," ujar Dr. Safruddin dalam pemaparannya.
Fokus Pemerintah: NTB sebagai Pusat Ketahanan Pangan Timur Indonesia
Kemendagri juga menyoroti peran NTB sebagai salah satu wilayah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Berdasarkan laporan yang disampaikan Pemerintah Provinsi NTB dalam rapat tersebut, berbagai program prioritas seperti intensifikasi lahan pertanian, peningkatan akses irigasi, dan dukungan terhadap komoditas unggulan lokal seperti jagung dan sapi telah menunjukkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani.Baca
Gubernur NTB, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa capaian ini tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, serta masyarakat dan sektor swasta.
“Kami berkomitmen untuk menjaga momentum ini dengan mendorong inovasi teknologi pertanian dan memperkuat rantai pasok dari desa ke kota,” ujar Gubernur NTB.
Evaluasi Kemendagri: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Kemendagri juga mendorong Pemerintah NTB untuk terus melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor, terutama menjelang evaluasi kinerja tahun anggaran 2025. Fokus diberikan pada efektivitas anggaran desa, tata kelola pemerintahan, serta percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Dirjen Otonomi Daerah, Prof. Eko Prasojo, menekankan pentingnya sinergi antara RPJMD Provinsi NTB dan target pembangunan nasional.