Sejumlah rumah yang sebelumnya dikunjungi langsung oleh Gubernur NTB saat turun ke lapangan dilaporkan tidak masuk dalam daftar penerima manfaat RTLH. Padahal, kunjungan kepala daerah ke lokasi dinilai sebagai bagian dari proses penajaman kebijakan dan penentuan prioritas program.
Menurut keterangan Apriadi Abdi Negara, eks Tim Hukum 99 Iqbal–Dinda, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara arah kebijakan pimpinan daerah dengan pelaksanaan teknis di lapangan.
“Dinas teknis seharusnya menjadikan hasil kunjungan gubernur sebagai rujukan utama dalam menetapkan penerima bantuan, bukan mengabaikannya,” ujarnya.
Selain itu, pelaksanaan pembangunan RTLH yang dilakukan di penghujung tahun, tanpa proses verifikasi sosial yang terbuka dan partisipatif, disebut telah memicu keresahan di tengah masyarakat Desa Ungga. Sejumlah warga mempertanyakan dasar penetapan penerima bantuan, sementara warga dengan kondisi rumah sangat tidak layak huni justru belum terakomodasi.
Situasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan berdampak pada persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Padahal, secara struktural, dinas teknis merupakan pelaksana kebijakan yang berada di bawah koordinasi kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penetapan penerima bantuan RTLH di Desa Ungga. Inspektorat Provinsi NTB juga diminta untuk melakukan pemeriksaan guna memastikan tidak terjadi penyimpangan kewenangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Evaluasi dinilai penting agar program RTLH benar-benar tepat sasaran dan kembali pada tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin serta mencegah terjadinya konflik sosial di tingkat desa.
.png "Apa Bahasa Gaulnya \"Ayang\"?: Menelusuri Makna dan Popularitasnya")
