Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia ke Pyongyang pada awal Oktober lalu menjadi penanda pemulihan hubungan dua negara yang sempat merenggang. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara, kedua pihak menyepakati kerja sama di bidang politik, sosial, kebudayaan, dan olahraga.
Namun, di Korea Selatan, kebijakan ini disorot dari sisi keamanan. Para analis pertahanan khawatir hubungan baru dengan Pyongyang dapat membuka celah bagi kebocoran informasi sensitif terkait proyek KF-21, pesawat tempur generasi 4,5 yang menjadi salah satu simbol kemandirian industri pertahanan Seoul.
Kekhawatiran di Korea Selatan
Lembaga Pengadaan Pertahanan Korea Selatan, Defense Acquisition Program Administration (DAPA), menyatakan bahwa seluruh aspek transfer teknologi dengan Indonesia dilindungi oleh perjanjian kerahasiaan. DAPA menegaskan tidak ada risiko kebocoran data sejauh seluruh mekanisme keamanan dijalankan sesuai prosedur.
Meski begitu, kasus dugaan percobaan pengambilan data oleh insinyur Indonesia di fasilitas Korea Aerospace Industries (KAI) beberapa tahun lalu masih menjadi catatan sensitif. Walaupun kasus itu telah diselesaikan, insiden tersebut memunculkan pertanyaan tentang efektivitas sistem keamanan proyek bersama.
“Indonesia tetap mitra strategis bagi Korea Selatan. Namun setiap interaksi dengan negara yang sedang dalam sanksi internasional perlu dikelola dengan hati-hati,” ujar seorang peneliti dari Asan Institute for Policy Studies, dikutip dari media setempat.
Penyesuaian Kontribusi Indonesia
Dalam kesepakatan terbaru, Indonesia menyesuaikan kontribusi pendanaan proyek KF-21 menjadi sekitar sepertiga dari komitmen awal. Penyesuaian ini juga berpengaruh terhadap tingkat transfer teknologi yang diperoleh Indonesia dari Korea Selatan.
Proyek KF-21 sendiri memiliki nilai sekitar 8,1 triliun won atau setara Rp94 triliun, dan dirancang sebagai pesawat tempur generasi menengah yang dapat menggantikan F-16 di masa mendatang.Ancaman Siber dan Respons Indonesia
Selain isu diplomatik, ancaman siber menjadi perhatian serius. Dalam dua tahun terakhir, sejumlah perusahaan pertahanan Korea Selatan dilaporkan menjadi target serangan siber dari kelompok yang diduga memiliki kaitan dengan Korea Utara.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pemulihan hubungan dengan Pyongyang dilakukan dalam kerangka kerja sama antarnegara berdaulat. Kementerian Luar Negeri menyatakan, langkah tersebut tidak berkaitan dengan proyek pertahanan yang melibatkan negara lain, termasuk Korea Selatan.
Analisis dan Implikasi
Pengamat menilai dinamika ini menjadi ujian penting bagi diplomasi pertahanan Indonesia. Di satu sisi, Jakarta berusaha menjaga posisi sebagai negara nonblok yang terbuka menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Di sisi lain, proyek bersama dengan Korea Selatan menuntut disiplin tinggi dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan teknologi strategis.
Penguatan mekanisme perlindungan data serta audit keamanan antarnegara dipandang sebagai langkah krusial untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan proyek strategis tersebut.