Mewakili Gubernur NTB, Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan Ahsanul Khalik menyampaikan tiga peran strategis yang harus dijalankan Karang Taruna di setiap desa. Pertama, menjadi pilar pemberdayaan ekonomi. Kedua, menjaga dan mengembangkan karakter serta budaya lokal melalui kepemimpinan yang memahami kearifan daerah. Ketiga, memperkuat kebersamaan dan keterbukaan di masyarakat desa.
“Karang Taruna harus menjadi pelopor sekaligus inkubator untuk menggerakkan seluruh potensi desa. Apalagi nanti ada program Desa Berdaya yang akan digulirkan Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Ibu Umi Dinda,” ujar Ahsanul Khalik.
Ia juga menyinggung soal mekanisme anggaran Karang Taruna yang kerap menjadi perdebatan antarinstansi. Menurutnya, persoalan teknis ini akan diluruskan agar sesuai regulasi, mengingat Karang Taruna berada dalam pembinaan Kementerian Sosial.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna NTB Ahmad Ziadi menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengurangi kemiskinan ekstrem. “Target nol persen kemiskinan ekstrem di tahun 2029 harus juga meninggalkan jejak Karang Taruna. Kami siap menjadi garda terdepan mendukung program pemerintah, terutama bersama Dinas Sosial sebagai pembina utama kami,” tegas Ziadi.
Ia menambahkan, BBKT yang baru pertama kali digelar ini akan menjadi agenda tahunan. Bahkan ke depan, ia mengusulkan kegiatan lebih besar dan inklusif dengan menghadirkan seluruh produk Karang Taruna se-Indonesia.
“Karang Taruna adalah backbone desa dan kelurahan. Jaringannya kuat, ada di setiap pelosok. Jika diberdayakan optimal, keberadaan kami akan sangat membantu pemerintah,” pungkasnya penuh semangat.
