"Karena secara ilmiah hingga kini gempa bumi dan tsunami belum bisa diprediksi waktu kejadiannya, maka penanganan kebencanaan harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya BNPB," ujar Suharyanto dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) di Mataram, NTB, Sabtu (26/4/2025).
Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana besar. Melalui momentum HKB tahun ini, BNPB mengajak masyarakat untuk aktif melakukan simulasi evakuasi mandiri, menyusun rencana darurat keluarga, mengenali risiko bencana di lingkungan sekitar, serta memperkuat jejaring komunitas tangguh bencana.
Suharyanto juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi kebencanaan melalui pendekatan sistematis dalam manajemen penanganan bencana, yang mencakup tahapan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rekonstruksi dan rehabilitasi. Saat ini, seluruh kerangka kerja tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
"BNPB menjadi lembaga yang memiliki mandat penuh untuk mengoordinasikan upaya penanggulangan bencana dari tingkat pusat hingga daerah melalui pembentukan BPBD," tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan, potensi kekayaan alam di NTB harus diimbangi dengan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana.
"NTB harus memiliki rencana kontinjensi yang kuat untuk berbagai skenario kebencanaan," tegasnya. "Semoga upaya yang kita lakukan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat hingga pada tingkat yang optimal," tutup Iqbal.
